"Saya sudah panggil Kadispora kemarin untuk menghitung sesuai dengan kemampuan yang ada di kita. Untuk berapa cairnya, dia (Kadispora) akan lapor," ujar Wahid kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (14/4/2025).

Wahid menegaskan bahwa pencairan akan dilakukan segera setelah kondisi keuangan daerah memungkinkan. "Ya segera, secepatnya, karena kita berkaitan dengan keuangan. Kalau ada duitnya, ya kita bayar," tegasnya.

Pemerintah Provinsi Riau menjadi sorotan setelah belum merealisasikan bonus yang dijanjikan, meskipun PON telah berakhir sejak akhir 2024. Dalam Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) 2024 pada 25 Juli tahun lalu, Kadispora Riau, Erisman Yahya, menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp40 miliar telah disiapkan untuk para atlet berprestasi.

"Insha Allah untuk tahun 2025, Pemprov Riau telah menyiapkan bonus untuk atlet berprestasi sebesar Rp40 miliar," kata Erisman dalam Rakerprov yang digelar di Hotel Mutiara, Pekanbaru.

Ia menambahkan, pemberian bonus ini adalah bentuk penghargaan atas perjuangan atlet yang telah membawa nama Riau di tingkat nasional. Selain itu, mengacu pada arahan Penjabat Gubernur sebelumnya, para atlet berprestasi juga diusulkan untuk mendapat peluang bekerja di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau.

"Harapan dari Pj Gubri agar atlet-atlet berprestasi diberi kesempatan bekerja di lingkungan BUMD-BUMD yang ada di Provinsi Riau," paparnya.

Pada PON XXI, kontingen Riau berhasil meraih 78 medali dengan rincian 21 emas, 22 perak, dan 35 perunggu. Namun raihan itu tak memenuhi target Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Riau yang menargetkan 25 emas. Peringkat Riau secara nasional juga turun dari posisi 8 besar di PON XX Papua 2021 menjadi peringkat 12.

Ketidakjelasan pencairan bonus ini menjadi sorotan publik, terutama di kalangan atlet dan pelatih yang merasa komitmen pemerintah daerah masih belum sejalan dengan semangat pembinaan olahraga jangka panjang.(***)

Sumber: Goriau