Kas Daerah Siak Tersisa Sekitar Rp 16 Miliar, Sementara Kewajiban yang Harus Segera Dibayar Mencapai 3 Kali Lipat Senin, 21/07/2025 | 10:39
Riau12.com-SIAK- Pemkab Siak tengah menghadapi kondisi keuangan yang ketat. Kas daerah hingga saat ini hanya tersisa sekitar Rp16 miliar, sementara beban kewajiban yang harus segera dibayarkan mencapai tiga kali lipat dari jumlah tersebut.
Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Siak Afni, Minggu (20/7/2025). Menurutnya, situasi ini menuntut pengelolaan keuangan daerah yang hati-hati, transparan, dan berorientasi pada skala prioritas.
“ya bukan cukup atau tidak cukup waktu, tapi bagaimana memutuskan kewajiban mana yang harus didahulukan, dan bagaimana konsekuensinya jika ada yang tertunda. Di sinilah pentingnya kebijaksanaan dalam menggunakan setiap rupiah uang rakyat,” kata Afni.
Di tengah kondisi tersebut, Pemkab Siak tetap berupaya memenuhi kewajiban dasar. Gaji ke-13 pegawai sudah dibayarkan meski baru satu komponen, beberapa utang telah dilunasi, dan sejumlah kegiatan penting di organisasi perangkat daerah (OPD) masih bisa dibiayai. Afni memastikan jika ada dana masuk kembali, pembayaran gaji guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di seluruh kabupaten akan menjadi salah satu prioritas.
“Kami mohon kesabaran masyarakat. Semua ini sedang kami susun dan tata ulang. Perlahan, kami akan penuhi hak-hak yang tertunda,” ujarnya.
Afni juga menyebut, sempitnya ruang fiskal ini merupakan bagian dari warisan struktural yang harus diselesaikan dengan pembenahan sistemik. Ia menyebut sangat penting melakukan efisiensi dan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
Ia membandingkan kondisi Siak dengan Kota Surabaya yang sudah lebih dulu membangun sistem digital pemerintahan sejak 15 tahun lalu. Saat Siak baru memulai e-budgeting, Surabaya sudah menerapkan sistem e-performance, di mana kinerja setiap pegawai terpantau secara digital dan terbuka, bahkan dapat diakses publik.
“Kita memang belum sampai ke sana. Tapi kita harus mulai. Kalau tidak bisa selesai di masa saya, saya pastikan saya meletakkan pondasinya,” katanya.
Afni menyatakan, transparansi harus menjadi budaya baru di lingkungan birokrasi Pemkab Siak. Ia menginginkan agar laporan-laporan keuangan tidak lagi hanya bisa diakses oleh kalangan terbatas, tetapi terbuka bagi semua masyarakat, dari petani hingga buruh.
“Kelak, siapa pun bisa tahu berapa anggaran yang dikeluarkan untuk irigasi atau pendidikan. Tak boleh ada ruang bagi prasangka, apalagi fitnah. Pemerintahan harus bisa dipertanggungjawabkan secara dunia dan akhirat,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Afni menyampaikan proses pembenahan ini akan menunjukkan hasil secara bertahap. Tahun ini, kata dia, mungkin menjadi tahun yang berat, tapi ia optimistis lima tahun mendatang akan menjadi masa bangkitnya Siak.
“Tahun ke-2 Siak tertengkak-tengkak, tahun ke-3 mulai berjalan, tahun ke-4 mulai berlari, dan tahun ke-5 siap berlari kencang,” ujarnya. (***)
