Lantik DPC HNSI Rohil, Junaidi Tekankan Kekuatan Persatuan dan Advokasi Kebijakan untuk Nelayan Rabu, 13/08/2025 | 13:34
Riau12.com-BAGANSIAPIAPI — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Rokan Hilir masa bakti 2025–2030 resmi dilantik.
Acara yang berlangsung khidmat di Gedung Misran Rais pada Selasa (12/8) malam ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan Asisten III Sekretariat Daerah, Mulyadi Masri.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HNSI Provinsi Riau, Junaidi, secara langsung melantik para pengurus. Dalam sambutannya, Junaidi menekankan tiga kekuatan utama yang harus dipegang teguh oleh pengurus baru.
"Pertama, kekuatan persatuan, yang menjadi fondasi agar nelayan saling menguatkan dan meninggalkan sekat kepentingan sempit. Kedua, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, penerapan teknologi, dan perluasan akses pasar. Ketiga, advokasi kebijakan yang mendorong pemerintah lebih berpihak kepada nelayan, khususnya dalam pengelolaan laut yang berkelanjutan dan berkeadilan," tegas Junaidi.
Ia menambahkan, HNSI harus menjadi garda terdepan dalam menghadapi tantangan sektor kelautan yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim dan regulasi yang kurang berpihak.
Perkuat Kesejahteraan Nelayan dan Lestarikan Laut
Junaidi juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut.
"Laut bukan hanya sumber penghidupan hari ini, tetapi juga warisan tak ternilai bagi generasi mendatang. Tugas kita adalah memastikan laut tetap lestari, nelayan sejahtera, dan masyarakat pesisir semakin berdaya," ujarnya.
Sementara itu, Asisten III Setdakab Rokan Hilir, Mulyadi Masri, berharap pengurus yang baru dilantik dapat bekerja dengan penuh integritas.
"Saya tidak banyak berpesan, hanya berharap sumpah dan ikrar yang diucapkan dapat dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kehadiran HNSI harus memberi kontribusi positif bagi nelayan dan menghadirkan program-program yang mampu memperkuat kesejahteraan mereka," tuturnya.
Dengan pelantikan ini, DPC HNSI Rokan Hilir diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan sektor kemaritiman yang berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan.(***)