Dapat Dukungan Menteri, Riau Targetkan Hilirisasi Kelapa dan Peremajaan 43 Ribu Hektare Selasa, 26/08/2025 | 14:10
Riau12.com-PEKANBARU– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan penguatan sektor perkebunan kelapa melalui program strategis tiga tahun ke depan. Langkah ini sejalan dengan visi hilirisasi industri yang dicanangkan pemerintah pusat dan daerah, untuk memastikan Riau dapat bersaing di pasar global.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Syahrial Abdi , mengatakan kelapa menjadi salah satu komoditas unggulan yang akan mendapat perhatian serius pada periode 2025–2027. Apalagi, Riau memiliki posisi penting karena tercatat sebagai provinsi dengan kebun kelapa terluas di Indonesia.
“Alhamdulillah, kita menjadi kebun kelapa terluas di Indonesia dengan luasan mencapai 440 ribu hektare,” ujar Syahrial di Pekanbaru, Senin (25/8/2025).
Indragiri Hilir Jadi Sentra Hilirisasi
Potensi terbesar kelapa Riau berada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil, yang sejak lama dikenal sebagai sentra perkebunan kelapa rakyat. Pemprov Riau bersama pemerintah pusat kini mendorong hilirisasi di daerah tersebut agar tumbuh industri berbasis kelapa dengan nilai tambah lebih tinggi.
Langkah ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang menjadikan sektor perkebunan sebagai salah satu prioritas pembangunan.
“Mudah-mudahan dengan kebun kelapa yang kita miliki, kita bisa masuk ke mekanisme hilirisasi industri, sebagaimana yang juga didorong oleh kunjungan Menteri Pertanian,” jelas Syahrial.
Tiga Pabrik Baru Didukung APBN
Syahrial mengungkapkan, Menteri Pertanian RI, Amran, telah menyatakan dukungan penuh untuk pengembangan industri kelapa di Riau. Bentuk dukungan tersebut antara lain pembangunan tiga pabrik pengolahan kelapa di Inhil
“Kemarin, Alhamdulillah kita sudah dijanjikan untuk program peremajaan kelapa. Insyaallah, ada tiga pabrik yang akan dibangun di Indragiri Hilir. Kita berusaha maksimal agar anggaran bisa terserap dari APBN, dan Alhamdulillah sudah diokekan oleh Pak Menteri,” katanya.
Atasi Ancaman Intrusi Air Laut
Selain program peremajaan, pemerintah juga menyiapkan penataan tata kelola air, yang menjadi isu krusial di wilayah sentra kelapa. Pasalnya, beberapa daerah seperti Inhil, Kepulauan Meranti, dan Pelalawan kerap menghadapi ancaman intrusi air laut yang berdampak pada produktivitas perkebunan.
Syahrial menegaskan, kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan akan menjadi kunci keberhasilan program ini.
“Mudah-mudahan pada 2026–2027 target peremajaan bisa dilakukan. Karena peremajaan 43.800 hektare di enam kabupaten di Provinsi Riau bisa tercapai,” pungkasnya.
