Gelombang Demo Membesar, JK Sindir DPR: Rakyat Bisa Memaafkan Kebijakan Sulit, Tapi Tidak Penghinaan Sabtu, 30/08/2025 | 09:47
Riau12.com-JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara terkait gelombang demonstrasi yang mengguncang Jakarta dan berbagai daerah sejak 25 Agustus 2025. Menurutnya, akar kemarahan publik bukan hanya soal tunjangan jumbo DPR, tetapi juga cara sejumlah anggota dewan merespons kritik dengan ucapan yang sembrono dan merendahkan rakyat.
“Jangan bicara asal-asalan, jangan menghina masyarakat. Inilah yang menjadi penyebab masalah,” tegas JK dalam keterangan resminya, Jumat (29/8/2025).
DPR Dinilai Gagal Membaca Situasi
JK menilai, sikap dan pernyataan sejumlah anggota DPR justru memperkeruh keadaan. Ucapan soal tunjangan rumah Rp50 juta per bulan hingga komentar kasar Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni, yang menyebut seruan “bubarkan DPR” sebagai ucapan “orang tolol se-dunia”, disebut JK sebagai bensin yang menyulut api amarah publik.
“Seharusnya pejabat menahan diri. Demo ini harus jadi pelajaran besar,” ujarnya.
Minta Masyarakat Juga Menahan Diri
Meski menyoroti DPR, JK juga mengingatkan masyarakat untuk tidak larut dalam kemarahan hingga melumpuhkan aktivitas ekonomi. Ia menyinggung tragedi Affan Kurniawan, driver ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta, sebagai luka yang wajar memicu gelombang protes, namun harus tetap direspons dengan bijak.
“Kalau kota bergejolak, ekonomi berhenti. Pendapatan berkurang, kehidupan masyarakat makin berat,” kata JK.
Demokrasi Butuh Ucapan yang Menyatukan
JK menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya etika tutur kata dalam demokrasi. Menurutnya, rakyat bisa memaafkan kebijakan yang sulit, tetapi tidak akan melupakan penghinaan dari wakilnya sendiri.
“Masalah seperti ini berdampak ke semua orang. Karena itu, baik DPR maupun masyarakat, mari sama-sama menahan diri,” tandasnya.
