Tolak Kebijakan Kontroversial, Prabowo Umumkan Pencabutan Tunjangan DPR dan Buka Dialog dengan Masyarakat Senin, 01/09/2025 | 14:29
Riau12.com-JAKARTA – Aksi demonstrasi yang diwarnai pembakaran dan penjarahan di berbagai daerah membuat Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat. Ia membatalkan rencana kunjungan kerja ke luar negeri dan memilih menggelar serangkaian pertemuan intensif dengan para pimpinan partai politik serta lembaga negara sejak Jumat (30/8) malam.
Pada Ahad (31/8), Presiden Prabowo mengundang pimpinan partai politik pemilik kursi di DPR. Dalam pertemuan itu disepakati sejumlah kebijakan penting, di antaranya pencabutan beberapa tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.
“Beberapa kebijakan DPR sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tegas Prabowo usai pertemuan.
Pertemuan dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Wakil Ketua Umum Demokrat Ibas Yudhoyono, dan Sekjen PKS Muhammad Kholid. Juga hadir Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD Bachtiar Najamudin.
Selain pencabutan tunjangan, para ketua umum partai juga sepakat memberi sanksi keras kepada kadernya di DPR yang terbukti membuat pernyataan keliru. Sanksi itu berupa pencabutan keanggotaan DPR.
Hormati Aspirasi, Tegas pada Perusuh
Prabowo menegaskan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat. Aspirasi murni masyarakat, kata dia, akan diterima dan ditindaklanjuti. Ia juga meminta aparat bersikap profesional dan transparan dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran selama aksi berlangsung.
Namun demikian, Prabowo menilai sejumlah aksi telah disusupi upaya makar dan terorisme. “Saya perintahkan kepolisian dan TNI mengambil tindakan setegas-tegasnya sesuai hukum terhadap segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah-rumah, maupun gangguan terhadap sentra-sentra ekonomi,” tegasnya.
Prabowo juga mendorong DPR untuk membuka pintu dialog dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga tokoh masyarakat, agar aspirasi tidak hanya tersalurkan di jalan, tetapi juga melalui forum resmi.
Instruksi Khusus ke BIN, TNI, Polri, dan Kejaksaan
Dalam rapat paripurna kabinet Merah Putih di Istana Negara, Presiden Prabowo memberikan arahan khusus kepada Badan Intelijen Negara (BIN), Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan, BIN ditugaskan meningkatkan pemantauan intelijen dan segera melaporkan dinamika di lapangan kepada Presiden. Panglima TNI bersama Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara diminta menjaga keamanan wilayah nasional serta mengamankan sumber daya alam.
Sementara itu, Kapolri bersama Jaksa Agung ditugaskan memastikan penegakan hukum berjalan cepat, transparan, dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.
“Presiden akan selalu beserta rakyat dalam memperjuangkan kepentingan nasional, bersama dukungan TNI, Polri, dan seluruh organisasi kemasyarakatan,” tegas Sjafrie.
Dengan langkah ini, pemerintah berupaya meredam gejolak, menjaga kepercayaan publik, sekaligus memastikan keamanan dan stabilitas nasional tetap terjaga.
