Dalam pernyataannya usai dikukuhkan, Alpasirin menekankan pentingnya desentralisasi politik yang nyata, bukan sekadar jargon. Menurutnya, politisi lokal harus diberikan ruang lebih luas untuk menentukan arah masa depan politik daerahnya.

“Inilah hakikat sesungguhnya dari desentralisasi politik. Politisi di daerah harus diberikan kewenangan penuh untuk menentukan masa depan politik di daerahnya. Dengan begitu, keputusan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Alpasirin.

Alpasirin menegaskan, Partai Gema Bangsa tidak hadir sebagai pelengkap kekuatan politik nasional yang sentralistik, melainkan sebagai kekuatan baru yang memperjuangkan otonomi politik di tingkat lokal.

 “Kami ingin memperkuat peran politik daerah. Riau memiliki potensi besar baik dari sisi sumber daya manusia maupun kekayaan alam. Sudah saatnya pengambilan keputusan politik berasal dari daerah itu sendiri, bukan selalu dari pusat,” tegasnya.

Dengan jabatan barunya, Alpasirin berkomitmen memperluas jaringan politik, mempererat komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, serta memastikan aspirasi rakyat menjadi landasan utama setiap langkah perjuangan partai.

Penunjukan Alpasirin juga dipandang sebagai langkah strategis Partai Gema Bangsa untuk memperkuat konsolidasi internal di tingkat daerah, terutama menjelang kontestasi politik mendatang. Kehadirannya diharapkan mampu menghidupkan dinamika politik lokal yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq, menilai Riau merupakan provinsi strategis yang membutuhkan pemimpin lokal yang memahami denyut nadi rakyat.

 “Kami percaya, di tangan Alpasirin, DPW Riau akan menjadi motor penggerak politik yang lebih membumi dan relevan dengan harapan rakyat,” kata Rofiq.

Dengan semangat baru, Partai Gema Bangsa menegaskan posisinya sebagai partai yang berakar kuat di daerah, dengan visi menghadirkan demokrasi yang lebih merata, adil, dan berpihak kepada rakyat.