Tunggakan Rp1,4 Miliar, Baznas Meranti Hentikan Sementara Layanan Ambulans Laut Antar Jenazah Jumat, 05/09/2025 | 11:35
Riau12.com-SELATPANJANG – Layanan antar jemput jenazah menggunakan ambulans laut milik Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau resmi diberhentikan sementara sejak 3 September 2025. Keputusan itu diambil akibat tunggakan tagihan bahan bakar minyak (BBM) yang membengkak hingga miliaran rupiah.
Manajer Ambulans Laut Baznas Meranti, Herman, membenarkan penghentian sementara tersebut. Ia menjelaskan, utang BBM dan oli kepada pihak ketiga telah mencapai sekitar Rp1,4 miliar, akumulasi sejak 2024. Dari jumlah itu, baru Rp100 juta yang dibayarkan.
“Iya benar, kita menghentikan sementara layanan antar jemput jenazah. Hal itu dikarenakan terjadi tunda bayar sejak 2024 sehingga tunggakan membengkak. Kalau tak salah sudah mencapai Rp1,4 miliar,” kata Herman, Kamis (4/9/2025).
Meski demikian, Herman memastikan ambulans laut tetap beroperasi untuk pasien darurat yang membutuhkan rujukan medis. “Kalau untuk pasien emergency yang dibiayai BPJS tetap kita layani, karena itu menyangkut nyawa,” ujarnya.
Dinas Kesehatan Janji Masukkan ke APBD-P 2025
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Meranti, Ade Suhartian, mengakui masalah tunggakan BBM tersebut sudah ada sebelum dirinya menjabat. Ia berjanji akan mengupayakan penyelesaian dengan mengakomodir pembayaran melalui APBD Perubahan 2025.
“Kejadian ini bukan keinginan kita. Secara administrasi sudah diverifikasi, dan akan kita masukkan ke APBD-P 2025. Kalau dibiarkan berlarut, tentu kasihan masyarakat,” tegas Ade.
HMI: Pemerintah Abai, Janji Politik Tak Terpenuhi
Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Meranti. Ketua HMI, Mohd Ilham, menilai pemerintah daerah abai terhadap layanan kesehatan.
“Ambulans laut adalah urat nadi masyarakat kepulauan. Pemerintah daerah seperti main-main dengan nyawa rakyatnya,” ujarnya.
Ilham juga menyinggung janji politik pasangan Bupati-Wakil Bupati Asmar-Muzamil saat Pilkada lalu yang mengusung visi ‘unggul, agamis, sejahtera’. Menurutnya, visi tersebut hanya sebatas slogan bila layanan dasar seperti kesehatan tak terpenuhi.
“Dari postur APBD 2024, ada 25 persen anggaran untuk kesehatan. Tapi kenapa bisa terjadi tunda bayar? Kami menduga ada hal-hal tidak baik di Dinas Kesehatan Meranti,” tegas Ilham.
HMI bahkan mengancam akan melayangkan mosi tidak percaya jika persoalan ini tidak segera dituntaskan. “Kalau ini terus berlarut, kami siap jadi organisasi pertama yang menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah daerah,” pungkasnya.
