Dalam kesempatan itu, perwakilan honorer memaparkan hasil pertemuan mereka dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB). Mereka menilai ada celah regulasi yang memungkinkan pengangkatan tenaga honorer non database yang sudah bekerja aktif lebih dari dua tahun.

Menanggapi hal itu, Bupati Ade menyatakan dukungan dan komitmennya untuk mengawal regulasi dari pemerintah pusat.

 “Dengan banyaknya tenaga honorer yang akan diangkat tentunya bisa mencukupi pelayanan publik bagi masyarakat, namun ada regulasi yang harus dipatuhi serta ditaati bersama,” ujar Ade.

Komitmen Kawal Regulasi

Bupati Ade mengajak para honorer untuk terus mengawal regulasi yang sedang diproses oleh MenpanRB. Ia juga menugaskan BKP2D Inhu untuk melakukan pendataan konkret terhadap tenaga honorer non database, agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan.

“Pendataan ini penting agar perjuangan memiliki pijakan yang kuat dan bisa ditinjau lebih lanjut,” jelasnya.

Upaya Hindari PHK Massal

Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya maksimal untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar.

“Saya tentunya juga tidak ingin terjadi PHK dengan jumlah besar. Jadi ini bukan sekedar perjuangan adik-adik, tetapi juga perjuangan Pemda. Namun kita juga tidak boleh menabrak aturan. Insya Allah, jika sudah keluar keputusan pusat, kami bantu untuk dipertahankan,” tegasnya.

Di sisi lain, Bupati Ade mengingatkan para tenaga honorer agar tetap disiplin dan menjalankan tugas sesuai fungsi serta jabatannya. Pemerintah, katanya, tidak akan segan menindak tegas jika ada honorer yang tidak menjalankan amanah pelayanan publik.

Dengan komitmen ini, Pemkab Inhu berharap perjuangan bersama dapat membuahkan hasil, sehingga tenaga honorer non database yang telah lama mengabdi bisa mendapatkan kepastian status dan terus berkontribusi bagi masyarakat.