“Saran saya, Presiden Prabowo agar langsung memimpin reformasi kepolisian,” kata Nasir Djamil kepada wartawan.

Menurut politikus asal Aceh itu, gagasan pembentukan Tim Reformasi Polri bukanlah hal baru. Upaya serupa sudah pernah dilakukan sejak era Kapolri Sutanto hingga Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, ia menilai masih ada perilaku aparat yang belum sesuai dengan harapan masyarakat.

“Setiap lima tahun kepolisian membuat rencana strategis. Setiap tahun kepolisian membuat rencana kerja guna menuju mewujudkan rencana strategis tersebut. Presiden harus mengevaluasi dan memfasilitasi kepolisian agar rencana itu bisa tercapai dan dirasakan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan sikap positif terhadap usulan pembentukan tim khusus reformasi Polri. Hal itu terungkap dalam pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Pendeta Gomar Gultom, salah satu tokoh yang hadir, menyebut pihaknya menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan budaya kerja kepolisian. “Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian,” kata Gomar.

Dorongan agar reformasi Polri dipimpin langsung Presiden dinilai penting agar upaya pembenahan dapat berjalan lebih cepat, menyeluruh, dan memberi dampak nyata bagi pelayanan kepolisian kepada masyarakat.