HMI Kepulauan Meranti Kecewa DPRD Tak Balas Surat Audiensi, Singgung Sikap Arogan dan Tak Aspiratif Senin, 15/09/2025 | 13:38
Riau12. com-Kepulauan Meranti – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, meluapkan kekecewaannya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Pasalnya, surat audiensi yang mereka layangkan sejak 9 September 2025 hingga kini tak kunjung mendapat balasan resmi dari pihak legislatif.
Bendahara Umum HMI Cabang Kepulauan Meranti, M Bahudin, menilai DPRD terkesan abai dan tidak aspiratif. Ia menyebut DPRD seharusnya menjadi corong masyarakat, bukan justru memberi alasan klasik dengan dalih kesibukan membahas APBD Perubahan.
“Sudah lima hari surat kita masukkan tanpa balasan jadwal dari DPRD. Kita sangat kecewa dengan sikap DPRD Meranti yang tidak aspiratif. Seharusnya mereka bisa memfasilitasi masyarakat untuk berdialog, bukan malah abai,” tegas Bahudin, Sabtu (13/9/2025).
Bahudin mengungkapkan, memang ada beberapa anggota DPRD yang sempat menghubungi Ketua HMI setelah surat masuk. Namun komunikasi itu hanya bersifat informal, bukan undangan resmi. “Kita ingin forum formal agar pembahasan ada keputusannya. Kalau hanya ngobrol santai, masalahnya tidak selesai,” tambahnya.
Ia juga menyayangkan anggota DPRD yang disebut-sebut sibuk keluar daerah atau menghadiri acara seremonial, namun tidak meluangkan waktu untuk menerima audiensi mahasiswa. “Ini miris. Untuk kegiatan seremonial bisa hadir, tapi untuk berdialog dengan masyarakat sendiri tidak bisa. Sikap seperti ini menimbulkan spekulasi, apakah mereka anti kritik atau ada alasan lain,” ujarnya.
Dalam surat audiensi yang dikirimkan, HMI Meranti menyampaikan empat tuntutan utama, yaitu:
1. Menolak kenaikan tarif boarding pass di Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang yang dinilai memberatkan masyarakat kecil pengguna transportasi laut.
2. Mendesak DPRD menindaklanjuti terhentinya operasional ambulans laut, fasilitas vital yang sangat dibutuhkan warga kepulauan untuk layanan kesehatan darurat.
3. Meminta kejelasan program beasiswa daerah yang hingga kini belum terealisasi, padahal penting untuk peningkatan kualitas SDM Meranti.
4. Mendesak DPRD memanggil Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk menjelaskan kinerja terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara transparan dan akuntabel.
Bahudin menegaskan, pihaknya masih memberi waktu agar DPRD segera membuka ruang dialog formal. Namun jika tidak ada respons dalam waktu dekat, HMI siap menempuh cara lain untuk menyampaikan aspirasinya.
