Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut penyidik tidak menutup kemungkinan akan memanggil mantan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk dimintai keterangan.

“Setiap keterangan saksi yang sudah didalami tentu nanti akan dianalisis kebutuhannya, termasuk kemungkinan konfirmasi ke pihak lain,” ujarnya di Gedung Merah Putih, Senin (15/9/2025).

Praktik ini terbongkar setelah pemeriksaan terhadap eks Subkoordinator Direktorat PPTKA, Mustafa Kamal, serta mantan stafsus Menaker, Eka Primasari. Dari keterangan saksi, penyidik menemukan pola pemberian “THR” setiap Idulfitri, yang ternyata bersumber dari pungutan atas pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Menurut konstruksi perkara, perusahaan yang ingin mempekerjakan TKA wajib mengurus RPTKA. Namun dokumen hanya diproses jika perusahaan menyetor sejumlah uang. Bila tidak, permohonan sengaja diperlambat atau diabaikan. Bahkan, jadwal wawancara via Skype hanya diberikan kepada pemohon yang membayar.

“Dana hasil pungli itu didistribusikan secara rutin, termasuk kepada 85 pegawai Direktorat PPTKA, serta digunakan untuk pembelian aset pribadi para tersangka,” kata Budi.

Dari periode 2019–2024, KPK menduga total pungutan liar mencapai Rp53,7 miliar. Sejauh ini delapan pejabat Kemnaker telah ditetapkan sebagai tersangka. Antara lain:

* Haryanto, mantan Dirjen Binapenta dan PKK, diduga menerima Rp18 miliar.

* Putri Citra Wahyoe, staf Direktorat PPTKA, diduga menerima Rp13,9 miliar.

Hingga kini, sekitar Rp8,61 miliar berhasil dikembalikan ke negara. Namun penelusuran aliran dana masih berjalan, termasuk kemungkinan adanya praktik serupa sebelum 2019.

Kasus ini menyingkap wajah kelam birokrasi: pungutan liar yang dikemas sebagai “uang THR” ternyata menjadi skema korupsi sistematis, berjenjang, dan melibatkan puluhan aparatur negara. Publik kini menanti, apakah penyelidikan akan merambah hingga lingkaran politik di level menteri.