Demo Besar-Besaran Ojol di Jakarta, GARDA Desak Presiden Prabowo Copot Menteri Perhubungan Rabu, 17/09/2025 | 08:26
Riau12.com-Jakarta – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan kurir digital yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (GARDA) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Aksi dimulai dari depan Kementerian Perhubungan, berlanjut ke Istana Negara, dan dijadwalkan berakhir di depan Gedung DPR RI.
Ketua Umum GARDA Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan bahwa salah satu tuntutan utama massa adalah mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi.
“Menteri Dudy tidak kompeten dan lebih menjaga kepentingan para pebisnis. Ini bertolak belakang dengan semangat keadilan untuk para driver yang menjadi tulang punggung transportasi online,” tegas Igun dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Igun, jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai 2.000 hingga 5.000 orang, terdiri dari pengemudi roda dua, roda empat, serta kurir online dari berbagai daerah.
Di depan DPR RI, massa ojol akan bergabung dengan sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas, termasuk BEM UI, untuk menyuarakan tuntutan bersama yang mereka sebut sebagai tuntutan 17+8.
Beberapa poin utama tuntutan tersebut di antaranya:
* RUU Transportasi Online segera dimasukkan ke dalam Prolegnas
* Penetapan potongan aplikasi maksimal 10% dan tidak bisa dinegosiasikan
* Regulasi tarif antar barang dan makanan berbasis aplikasi
* Audit investigatif terhadap potongan 5% yang dianggap merugikan pengemudi
* Penghapusan program aplikator yang dinilai merugikan, seperti aceng, slot, multi order, dan member berbayar
* Pergantian Menteri Perhubungan dengan figur yang berpihak kepada rakyat
* Pengusutan tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan dua pengemudi ojol, Affan Kurniawan (21) di Jakarta dan Rusdamdiyansah (26) di Makassar
GARDA menegaskan aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan. Pihaknya juga menyerukan seluruh pengemudi untuk menjaga ketertiban dan mengedepankan penyampaian aspirasi secara konstitusional.