“Insya Allah tahun depan, dividen kita lebih tinggi dari tahun ini. Kalau tahun ini, kita baru saja masuk, menyerahkan Rp1,4 miliar sesuai hasil RUPS sebelumnya,” ujar Ida Yulita.

Ida menjelaskan, strategi peningkatan dividen akan ditempuh melalui percepatan penyelesaian persoalan hukum yang membelit SPR. Dengan kondisi perusahaan yang lebih sehat, ia optimistis SPR mampu beroperasi maksimal dan menyumbang dividen hingga empat kali lipat dibandingkan 2025.

“Kami sudah hitung beberapa sektor yang akan meningkatkan laba, seperti core business SPR Langgak dengan pengembangan sumur baru, efisiensi dari pemindahan kantor SPR Langgak, serta lini bisnis lainnya seperti Aryaduta,” tambahnya.

Sementara itu, dalam rapat tersebut Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal meski sudah puluhan tahun beroperasi. Menurutnya, banyak BUMD yang justru masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau.

“APBD diberikan kepada PT PIR sebesar Rp124 miliar, tapi selama puluhan tahun uang rakyat tidak kembali. Baru kembali Rp22 miliar,” tegas Abdullah.

Ia juga menyinggung PT SPR yang sudah berusia 15 tahun namun belum mampu mengembalikan modal. Dari Rp49 miliar dana APBD yang digelontorkan, baru Rp17 miliar yang kembali.

“Direksi saat ini memang masih baru, tapi kita minta keseriusan. Kalau dalam setahun tidak bisa untung, ya tutup saja sekalian,” pungkasnya.

Komisi III DPRD Riau menegaskan bahwa BUMD harus dikelola lebih profesional agar tidak hanya bergantung pada APBD, melainkan menjadi sumber pendapatan baru yang menopang keuangan daerah.