“Untuk mereka yang sering tidak hadir, malas, dan berbagai alasan lain, kami akan berikan sanksi pemotongan TPP,” ujar Markarius Anwar, Kamis (18/9).

Ia mengingatkan seluruh ASN agar lebih disiplin dalam menjalankan tugas, menghadiri rapat, maupun menyukseskan program pemerintah. ASN yang terbukti jarang hadir tidak akan menerima pembayaran TPP secara penuh.

“ASN yang tidak pernah hadir ke kantor tidak akan menerima TPP. Sanksi bagi mereka yang bersikap indisipliner adalah berupa pengurangan TPP,” tegasnya.

Markarius menyebut, instruksi terkait sanksi pemotongan TPP sudah disampaikan langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. Hal ini merupakan bagian dari upaya Pemko meningkatkan disiplin dan etos kerja aparatur di lingkungan pemerintah kota.

TPP sendiri merupakan insentif tambahan yang diberikan kepada ASN berdasarkan kinerja bulanan mereka. Karena itu, Markarius menekankan, hak tersebut hanya layak diberikan kepada pegawai yang menunjukkan komitmen dan kedisiplinan.

“Sehingga kami menilai TPP sebagai bentuk insentif untuk ASN, sebagai pengakuan atas kinerja mereka,” tuturnya.

Dengan langkah ini, Pemko Pekanbaru berharap para ASN dapat lebih serius dalam bekerja, serta menjadikan disiplin dan tanggung jawab sebagai bagian penting dalam pelayanan publik kepada masyarakat.