Prancis Bergejolak, 800 Ribu Warga Siap Mogok Nasional: Transportasi Publik Lumpuh, Pemerintah Kerahkan 80 Ribu Aparat Jumat, 19/09/2025 | 15:40
Riau12.com-Paris – Prancis bersiap menghadapi gelombang mogok nasional besar-besaran pada Kamis (18/9/2025) waktu setempat. Aksi yang diperkirakan melibatkan lebih dari 800 ribu orang ini akan berlangsung di berbagai kota besar, termasuk Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, hingga Bordeaux.
Di Paris, demonstrasi dimulai dari Place de la Bastille menuju Nation. Gerakan akar rumput bertajuk “Bloquons tout” atau “Blokir Semuanya” bahkan berencana menutup sebagian jalan lingkar ibu kota. “Kami akan membuat Paris berhenti,” tegas salah satu penyelenggara aksi.
Transportasi Publik Lumpuh
Dampak mogok nasional ini langsung dirasakan sektor transportasi. Hanya sepertiga kereta regional dan separuh kereta antarkota yang beroperasi. Sementara itu di Paris, 90 persen pengemudi metro dan 80 persen pengemudi kereta komuter RER ikut mogok. “Hanya jalur metro otomatis yang akan beroperasi normal,” jelas serikat pekerja FO-RATP.
Lintasi Sektor Vital
Tak hanya transportasi, aksi juga meluas ke sektor lain. Sepertiga guru sekolah dasar diperkirakan absen mengajar, sejumlah rumah sakit di Paris mengajukan pemberitahuan mogok, dan bahkan 98 persen apotek akan tutup. “Margin keuntungan obat generik terus menyusut, kami tidak bisa bertahan,” ungkap perwakilan apoteker.
Pemerintah Siagakan 80 Ribu Aparat
Mengantisipasi chaos, pemerintah Prancis mengerahkan 80 ribu aparat keamanan lengkap dengan kendaraan lapis baja, meriam air, hingga drone pemantau. Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau menegaskan, “Kami tidak akan membiarkan infrastruktur penting lumpuh.” Skala pengamanan ini disebut yang terbesar sejak protes Rompi Kuning pada 2018–2019.
Akar Persoalan: Pemangkasan Anggaran
Mogok nasional ini dipicu rencana pemotongan anggaran negara yang diajukan mantan Perdana Menteri François Bayrou. Paket kebijakan itu mencakup pemangkasan tunjangan pengangguran, kenaikan biaya kesehatan pribadi, serta penghentian indeksasi pensiun terhadap inflasi. Padahal, defisit Prancis tahun lalu mencapai 5,8 persen dari PDB dengan utang negara menembus 3,3 triliun euro.
Ketua serikat pekerja CGT, Sophie Binet, menyebut batalnya rencana penghapusan hari libur nasional sebagai “kemenangan pertama”. Namun ia menegaskan perjuangan belum selesai. “Belum ada satu pun kebijakan bencana lain dari museum horor François Bayrou yang dibatalkan,” katanya.
Sementara itu, pemimpin serikat CFDT, Marylise Leon, menilai rancangan anggaran tersebut tidak adil secara sosial, fiskal, dan lingkungan. “Pemogokan adalah satu-satunya pilihan,” ujarnya.
