Hingga Akhir 2025, Pemko Pekanbaru Stop Perjalanan Dinas Luar Negeri, Prioritaskan Pembangunan Dalam Negeri Selasa, 23/09/2025 | 09:34
Riau12.com-PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memastikan tidak ada agenda perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat di lingkungan pemerintahan kota hingga akhir tahun 2025. Kepastian ini disampaikan usai rampungnya sejumlah kegiatan internasional yang sempat diikuti pada pertengahan tahun.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, bersama Asisten II Setdako Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, tercatat melakukan kunjungan kerja ke China pada Agustus 2025. Agenda tersebut untuk penjajakan kerja sama dengan investor terkait pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar.
Selain itu, Wakil Walikota (Wawako) Pekanbaru, Markarius Anwar, juga sempat menghadiri pertemuan internasional di Malaysia bersama Plt Kepala Dinas Perhubungan, Sunarko. Kehadiran mereka merupakan undangan resmi dari UN-Habitat dalam forum negara-negara ASEAN bertajuk *ASEAN Community Vision 2045* dan *ASEAN Connectivity Strategic Plan 2035*.
Markarius menegaskan, keberangkatan ke Malaysia bukan studi banding melainkan undangan penting dalam pengembangan transportasi ramah lingkungan di Pekanbaru. Ia juga menegaskan tidak ada anggaran daerah yang dipakai.
“Itu undangan resmi dari UN Habitat terkait pengembangan transportasi listrik. Biaya perjalanan ditanggung penuh penyelenggara. Tidak ada dana APBD yang digunakan,” ujar Markarius, Senin (22/9/2025).
Ia menjelaskan, setiap agenda luar negeri yang dihadiri pejabat Pemko Pekanbaru harus mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk kegiatan di Malaysia, Pemko sudah mengantongi persetujuan Kemendagri sebelum keberangkatan.
“Kalau ada undangan resmi dan dinilai penting untuk pengembangan kota, tentu akan kita pertimbangkan. Tapi harus dengan izin Kemendagri dan tidak menggunakan anggaran daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Markarius memastikan tidak ada rencana perjalanan luar negeri hingga akhir 2025 karena tidak ada undangan resmi yang masuk dan tidak tersedia anggaran untuk kegiatan studi banding.
“Kalau tidak ada undangan, ya tidak ada perjalanan luar negeri. Fokus kita saat ini tetap pada program prioritas di dalam negeri,” tegasnya.