Program Seragam Sekolah Gratis di Siak Tertunda, Pemkab Hanya Anggarkan Rp1,3 Miliar untuk Siswa PKH Selasa, 30/09/2025 | 14:28
Riau12.com-Siak – Rencana penyaluran bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa TK, SD, dan SMP di Kabupaten Siak belum bisa direalisasikan tahun ini. Program tersebut terpaksa ditunda karena kondisi keuangan daerah yang masih defisit serta prioritas pemerintah untuk menuntaskan tunda bayar kegiatan tahun anggaran 2024.
Bupati Siak, Afni Zulkifli, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas tertundanya program tersebut. Namun, ia menegaskan tetap berkomitmen agar bantuan seragam gratis dapat segera diwujudkan sebelum tahun ajaran baru mendatang.
“Kalau tidak tahun ini berarti tahun depan. RPJMD-nya sedang kami gesa, jadi kami mohon maaf kepada masyarakat,” ujar Afni usai rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan 2025 di DPRD Siak, Senin (29/9/2025).
Awalnya, program ini direncanakan untuk seluruh siswa TK hingga SMP, baik negeri maupun swasta. Namun karena keterbatasan anggaran, Pemkab Siak hanya dapat mengalokasikan Rp1,3 miliar pada APBD Perubahan 2025. Dana tersebut difokuskan untuk pengadaan dua pasang seragam bagi 2.162 siswa penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Pemkab sebenarnya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp7,2 miliar untuk memperluas cakupan program. Namun, DPRD Siak menolak usulan tersebut.
“Tadi sama-sama kita dengar, saya nggak bisa komentar. Kami hargai semua prosesnya,” kata Afni usai rapat.
Sementara itu, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Siak, Marudut Pakpahan, menjelaskan alasan penolakan. Menurutnya, hingga kini belum ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari kepala daerah terpilih sehingga program seragam gratis belum bisa diakomodasi secara penuh.
“Jadi yang Rp1,3 miliar saja yang disetujui, belum ada RPJMD-nya. Ini bukan intrik politik. Lembaga ini juga penyelenggara pemerintahan dan harus berjalan bersama-sama,” jelas Marudut.
Selain itu, kemampuan keuangan daerah yang terbatas juga menjadi pertimbangan utama. Banggar menegaskan pelaksanaan APBD Perubahan harus tetap mengacu pada plafon prioritas anggaran secara efektif dan efisien.
“Hasil diskusi dengan Dirjen Keuangan Kemendagri menyatakan bahwa visi-misi kepala daerah belum bisa diakomodir di APBD Perubahan,” tutupnya.
Dengan keputusan ini, masyarakat terutama orang tua siswa di Siak masih harus menunggu realisasi penuh program seragam sekolah gratis, yang diharapkan bisa dilaksanakan pada tahun depan.
