Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengakui bahwa pemotongan dana ini akan berdampak langsung pada struktur belanja daerah, termasuk belanja rutin, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik.

“Belanja rutin kami saja sudah cukup tinggi. Maka, tentu akan berpengaruh pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga tunjangan pegawai,” ujar Agung usai upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Rabu (1/10/2025).

Agung menjelaskan, pemotongan TKD berpotensi mengganggu pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan dianggap sebagai ancaman serius terhadap stabilitas keuangan daerah.

“Kalau belanja rutin terganggu, tentu kami harus memilih program mana yang dipertahankan dan mana yang ditunda. Padahal masih banyak jalan berlubang yang harus diperbaiki, persoalan banjir yang belum tuntas, hingga sekolah-sekolah yang perlu direvitalisasi,” jelasnya.

Meski demikian, Pemko Pekanbaru berkomitmen untuk memperjuangkan agar keputusan pemotongan dana tersebut ditinjau kembali.

“Kami akan menyampaikan langsung ke pusat. Karena kalau Rp400 miliar dikurangi, Pekanbaru akan sangat kesulitan untuk mengatur belanja,” tegas Agung.