Dalam siaran langsung melalui akun Facebook pribadinya pada Senin (13/10), Rajoelina mengakui bahwa dirinya telah meninggalkan ibu kota untuk menyelamatkan diri. Namun, ia menegaskan bahwa langkah itu bukan bentuk pelarian dari tanggung jawab sebagai kepala negara.

“Saya tidak melarikan diri dari tanggung jawab, tetapi saya harus memastikan keselamatan saya,” ujar Rajoelina, tanpa menyebutkan lokasi keberadaannya, seperti dikutip dari Al-Jazeera, Selasa (14/10/2025).

Sebelumnya, Rajoelina dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan di televisi nasional pada Senin sore. Namun, siaran tersebut mendadak dibatalkan setelah muncul laporan bahwa sejumlah anggota militer mengancam akan mengambil alih stasiun televisi milik negara.

Dari Kairo, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi yang memburuk di Madagaskar  bekas koloni Prancis di Afrika Timur. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sedikitnya 22 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan selama beberapa pekan terakhir.

“Saya tidak akan mengonfirmasi apa pun hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan kekhawatiran kami yang mendalam terhadap situasi di Madagaskar,” kata Macron.

Sumber militer yang dikutip media lokal menyebutkan, Rajoelina meninggalkan Madagaskar pada Minggu (12/10) dengan pesawat militer Prancis jenis Casa, setelah sebelumnya diterbangkan dengan helikopter ke Bandara Sainte Marie. Hingga kini, pemerintah Prancis belum memberikan konfirmasi resmi terkait dugaan keterlibatan dalam evakuasi tersebut.

Pelarian Rajoelina terjadi hanya sehari setelah sejumlah unit militer Madagaskar membelot dari pemerintah. Dalam pernyataannya, Rajoelina mengecam tindakan tersebut sebagai “upaya perebutan kekuasaan secara ilegal dan dengan kekerasan.”

Ironisnya, unit elite CAPSAT yang pernah menjadi tulang punggung Rajoelina saat merebut kekuasaan lewat kudeta pada 2009 kini justru berbalik melawan sang presiden. Situasi politik Madagaskar pun semakin tidak menentu, dengan sebagian analis menyebut negara itu berada di ambang krisis konstitusional terburuk dalam satu dekade terakhir.