Forum resmi yang digelar di Ruang Melati Lantai Tiga, Kantor Gubernur Riau, Kamis (16/10/2025) siang itu dihadiri Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Hariyanto. Muzamil tidak segan menumpahkan keluhannya di hadapan para pejabat pusat dan provinsi.

Ia menyoroti pembangunan yang tersendat, transfer keuangan daerah yang semakin mengecil, serta inflasi tinggi di wilayah perbatasan. “Kami di Kepulauan Meranti ini bukan tidak mau berbenah, tapi ruang fiskal kami makin sempit. Infrastruktur dasar banyak yang belum tersentuh, dan transfer pusat terus berkurang. Kalau begini terus, bagaimana kami bisa mengejar ketertinggalan?” tegas Muzamil.

Lebih jauh, ia mengungkap kondisi ekonomi Meranti yang menantang. Pertumbuhan ekonomi daerah hanya 2,95 persen, terendah di Riau, akibat rantai distribusi logistik yang panjang dan biaya transportasi yang tinggi. “Kami ini daerah perbatasan, Pak Wamen. Ironisnya, harga barang dari luar negeri justru lebih murah dibanding dari daratan sendiri. Bayangkan, untuk sembako saja kami harus bayar ongkos distribusi berlapis-lapis. Itulah sebabnya inflasi di Meranti paling tinggi di Riau,” keluh Muzamil.

Ia menegaskan perdagangan lintas batas harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. “Kami tidak minta istimewa, kami hanya minta adil. Kalau pusat mau bicara pertumbuhan ekonomi, tolong lihat juga daerah-daerah yang jalannya rusak, dermaganya hancur, dan kapal barangnya cuma datang seminggu sekali,” ujarnya.

Menanggapi paparan Wabup Meranti, Wamendagri Bima Arya mengakui kondisi ekonomi nasional masih positif, namun menekankan bahwa ketergantungan berlebihan pada sektor migas tidak menjamin kesejahteraan daerah. “Pertumbuhan nasional memang baik, tapi kita tidak bisa menutup mata pada ketimpangan daerah. Justru daerah seperti Meranti harus menjadi fokus perhatian dalam kebijakan fiskal ke depan,” katanya.

Gubernur Riau Abdul Wahid turut melaporkan realisasi APBD Riau 2025 yang baru mencapai 64 persen dan terus diupayakan percepatannya. Ia berharap masukan para kepala daerah, termasuk dari Wabup Meranti, menjadi alarm bagi pemerintah pusat untuk memperbaiki mekanisme transfer dan percepatan realisasi pembangunan.