Akademisi Nilai Kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa Bangkitkan Keyakinan Publik Terhadap Pemerintah Jumat, 31/10/2025 | 11:26
Riau12.com-Kupang – Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Ferdinandus Jehalut, menilai gaya komunikasi publik Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang natural dan terbuka mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Menurut Ferdinandus, Kamis malam (30/10/2025), dari perspektif komunikasi politik, gaya komunikasi Purbaya yang anti-kemapanan dan lugas menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan RI pada 8 September 2025, Purbaya berhasil menciptakan citra baru di tengah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Purbaya mampu mengangkat kembali kepercayaan publik yang sempat turun selama ini,” ujar Ferdinandus. Namun, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi populisme. Ferdinandus menekankan pentingnya perspektif kritis dalam memahami kebijakan publik agar masyarakat tidak mudah terjebak pada narasi politik yang menyesatkan.
Ia juga menilai keputusan Presiden Prabowo menunjuk Purbaya sebagai Menkeu merupakan langkah strategis. Sentimen positif masyarakat terhadap Purbaya menunjukkan bahwa publik mendambakan pejabat yang berintegritas, transparan, dan komunikatif. “Pemerintah sebaiknya melibatkan lebih banyak teknokrat di kabinet agar kebijakan publik tidak semata berorientasi pada kepentingan elektoral,” tambahnya.
Lebih jauh, Ferdinandus menyebut figur seperti Purbaya juga dibutuhkan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, masyarakat daerah memerlukan pemimpin yang jujur, terbuka, dan tidak terjebak pada pola komunikasi birokratis. “Komunikasi publik yang buruk dapat menimbulkan kebingungan dan menghambat pembangunan. Karena itu, komunikasi harus dirancang secara matang, natural, dan tidak manipulatif,” paparnya.
Dengan gaya komunikasi yang efektif, figur pejabat seperti Purbaya diharapkan dapat menjadi contoh kepemimpinan yang transparan, membangun kepercayaan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas kebijakan publik di Indonesia.